Sekretariat DPRD – “Kami dari Satgas ini punya kewajiban membackup teman-teman yang ada di garis depan melawan covid-19!” inilah yang ditegaskan TGH. Mahalli Fikri, S.H., ketua rombongan Satuan Tugas Daerah Lawan Covid-19 DPRD Provinsi NTB kepada direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB (RSUP) disaat kunjungannya ke RSUP Senin Pagi kemarin (27/4).
Rombongan ini mengunjungi RSUP dalam rangka tugas pemetaan masalah wabah Covid – 19 di NTB. Bersama anggota Satgas yang lain, yakni Moh. Akri, TGH. Pattompo dan H. Lalu Hadrian Irfani, TGH. Mahalli Fikri menekankan pentingnya pemahaman masalah sebagai setengah dari usaha penanganan masalah.
Baca juga DPRD kunjungi RSUD Provinsi petakan wabah Covid-19 di NTB
Termasuk kebutuhan dana untuk penanganan wabah ini juga harus dipersiapkan dengan serius, imbuh TGH. Mahalli Fikri bersama rombongan yang diterima Direktur RSUP di aula rinjani, gedung Manajemen dan Administrasi.
Politisi Demokrat ini juga menambahkan bahwa peralatan medis utama dan sarana prasarana pendukung harus diutamakan untuk difasilitasi pengadaanya. Namun insentif tambahan penghasilan bagi tenaga medis yang bertugas sebagai garda terdepan dalam penanganan wabah Covid-19 ini juga harus diperhatikan.
Diungkapkan olehnya sesuai SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan bahwa 50 persen anggaran murni daerah untuk program fisik dan non fisik harus dirasionalisasikan untuk keperluan penanganan wabah Covid-19 ini. Sehingga NTB sendiri untuk tahun anggaran 2020 ini memiliki setidaknya lebih dari 600 milyar rupiah dana yang harus dialokasikan.
“Jadi kalo pak direktur mengusulkan 60-70 milyar itu sangat mungkin untuk dipenuhi” ujarnya.
Direktur RSUP dr. H. Lalu Hamzi Fikri, M.M., MARS pun merincikan beberapa kebutuhan peralatan medis utama beserta sarana dan prasarana pendukung lainnya yang harus diutamakan untuk dipenuhi kedepannya, walaupun untuk saat ini dirinya menyatakan bahwa RSUP masih sangat siap dalam menangani pasien positif Covid-19.
Untuk tambahan insentif, beliau telah mengusulkan beberapa tenaga medis dengan kriteria berisiko tinggi terpapar virus corona ini. Untuk dokter diusulkan sebesar 10 juta rupiah. Perawat 7,5 juta rupiah dan tenaga medis lainnya 5 juta rupiah.
Pihak DPRD sendiri sangat mengapresiasi kerja dan tanggungjawab tenaga medis. Terutama yang menanangani pasien Covid-19 ini. “Kami berharap dari APBN jalan. Dari APBD juga ada. Karena terus terang pengorbanan tenaga medis ini sangat luar biasa. Kami berharap bapak-ibu (Tenaga medis RSUP dan RS lainnya di NTB) terus bertambah bersemangat. DPRD selalu siap untuk mensupport!” tegas TGH. Mahalli Fikri mengakhiri kunjungannya ke RSUP.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.