DPRD kunjungi RSUD Provinsi petakan wabah Covid-19 di NTB

Mataram – Satuan Tugas (Satgas) daerah lawan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) DPRD Provinsi NTB melakukan kunjungan ke beberapa Rumah Sakit rujukan pasien Covid-19 di NTB.

Salah satunya adalah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB (RSUP). Tim dari Satgas Covid-19 DPRD NTB yang mengunjungi RSUP dipimpin oleh TGH. Mahalli Fikri, S.H. Dalam Satgas beliau menjabat sebagai Koordinator Bidang Pengawas Internal. Bersama dengan Moh. Akri, TGH. Pattompo dan H. L. Hadrian Irfani, rombongan diterima langsung oleh Direktur RSUD Provinsi dr. H. Lalu Hamzi Fikri, M.M., MARS bersama jajarannya di Aula Rinjani Gedung Manajemen dan Administrasi RSUP.

Menurut beliau kunjungan ini adalah bagian tugas dari Satgas untuk mengawasi perkembangan penyebaran wabah Covid-19 di NTB. Dijelaskan oleh Direktur RSUP bahwa secara keseluruhan, Sumber Daya Manusia (SDM) di RSUP dalam penanganan Covid-19 sejauh ini masih cukup memadai. Hanya saja beliau mengingatkan dengan melihat perkembangan kasus sampai saat ini, tentunya penangan ODP atau orang dalam pemantauan, PDP atau pasien dalam pemantauan berbeda dengan pasien yang telah dinyatakan positif terpapar Covid-19.

“Pasien yang positif ruangannya bisa digabung dengan pasien positif lainnya” jelasnya dengan maksud memaksimalkan ruang isolasi yang ada. Dia juga menambahkan bahwa ODP maupun PDP yang hasil Rapid testnya positif supaya diisolasi di rumah sendiri saja atau isolasi mandiri saja. Karena menurutnya hal itu akan lebih efektif dan efisien bagi pihak tenaga medis sembari menunggu hasil uji Swab.

Perkembangan kasus positif Covid-19 di NTB yang cukup drastis sampai hari ini membuat Moh. Akri – Anggota Satgas Covid-19 DPRD NTB, Koordinator Bidang SDM Kesehatan dan Relawan sempat khawatir dengan prediksi pemodelan matematika yang disiarkan Universitas Mataram (Unram) beberapa waktu lalu yang memperkirakan puncak Covid-19 di NTB pada bulan Agustus dengan 5.800 kasus. Namun hal ini disanggah oleh Direktur RSUP bahwa prediksi dari Unram tersebut akan menjadi fakta hanya jika NTB tidak berbuat apa-apa.

“Kami sudah rapat di Persatuan Rumah Sakit Indonesia, bahwa semua rumah sakit di Indonesia (RS Rujukan Covid-19) harus menyediakan fasilitas. Dan semua kabupaten maupun kota Bupati dan Walikotanya harus ikut bertanggungjawab untuk menganggarkan kebutuhan tersebut. Kalo hanya mengandalkan provinsi saja tidak akan kuat, jadi semua harus punya kontribusi” jelas dr. H. Lalu Hamzi Fikri.

Dari penjelasan dr. H. Lalu Hamzi Fikri, bahwa masyarakat tidak perlu panik karena angka pasien positif di NTB kian hari kian bertambah signifikan. “Hal ini justru karena kita bekerja. Dan dengan ini kita bisa memetakan dengan cepat perkembangan wabah ini dan pemerintah tentunya akan lebih tepat dalam mengambil langkah penanganan” tegasnya melegakan rombongan Satgas Percepatan Lawan Covid-19 DPRD NTB.

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan

Boss TimeContent ID