Beranda Berita SIMAJU tuntut Dewan awasi masalah pertanian dan air bersih di Dompu

SIMAJU tuntut Dewan awasi masalah pertanian dan air bersih di Dompu

28

Sekretariat DPRD Provinsi NTB, Mataram – “Air bersih adalah kebutuhan pokok masyarakat. Tak terkecuali di Dompu!” buka salah satu aktivis SIMAJU saat hearing dengan Anggota DPRD Provinsi NTB, Selasa siang (2/2/2021) di ruang rapat Komisi II Bidang Perekonomian DPRD Provinsi NTB.

Sebanyak lima perwakilan SIMAJU atau Aliansi Mahasiswa NTB Maju mengaku membawa aspirasi masyarakat Dompu untuk disampaikan kepada wakil rakyatnya di Udayana. Mereka mengeluhkan penarikan tarif/biaya penggunaan air oleh PDAM yang tanpa memperhatikan kualitas air. Mereka menganggap PDAM atau Perusahaan Daerah Air Minum sebagai badan usaha milik daerah memiliki kewajiban melayani masyarakat dalam pemenuhan air bersih yang berkualitas dan terjangkau.

“Tugas dan fungsi PDAM adalah memberikan air bersih sebagai kebutuhan masyarakat (Dompu) serta kebutuhan lainnya sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang” tegas salah satu perwakilan SIMAJU di depan H. Mori Hanafi, Wakil Ketua I DPRD Provinsi NTB.

Sebelumnya massa SIMAJU pernah berorasi di depan kantor DPRD Provinsi NTB pada 26 Januari yang lalu. Namun, saat itu belum ada Anggota DPRD Provinsi NTB yang berkesempatan menerima.

Sekretariat DPRD Provinsi NTB melalui Sub Bagian Humas (Humas DPRD NTB) akhirnya memfasilitasi pertemuan SIMAJU dengan Wakil Rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) VI, di Komisi II DPRD Provinsi NTB pada Selasa siang (2/2/2021). Tentunya dengan penerapan protokol pencegahan penyakit menular yang ketat, Humas DPRD NTB membatasi jumlah perwakilan SIMAJU, paling banyak 5 orang.

Penerimaan dipimpin oleh H. Mori Hanafi didampingi oleh Abdul Rauf – Wakil Ketua Komisi II dan Akhdiansyah – Anggota DPRD Provinsi NTB asal Dapil VI NTB.

Saat hearing ini, SIMAJU mengajukan dua tuntutan, yaitu pengawasan DPRD Provinsi NTB terhadap pengelolaan Perusahaan Air Minum Daerah di Kabupaten Dompu dan meminta Anggota DPRD Provinsi NTB memperhatikan masalah pertanian, terutama berkaitan dengan pengadaan bibit bantuan dari Kementerian Pertanian.(mos)