Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat melaksanakan studi komparatif ke DPRD Provinsi DKI Jakarta yang dilanjutkan dengan kunjungan konsultasi ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Kamis (16/7/2026). Rombongan Banmus DPRD NTB dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB, H. Muzihir.
Studi komparatif di DPRD Provinsi DKI Jakarta menjadi bagian dari upaya Banmus DPRD NTB untuk memperkuat mekanisme penyusunan dan pengelolaan agenda kedewanan. Rombongan diterima oleh Kepala Subbagian Protokol, Pimpinan, dan Fraksi Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta, Dudy Setiawan Ibani, S.Kom., M.A.
Dalam pertemuan tersebut, Banmus DPRD NTB memperoleh informasi mengenai mekanisme penjadwalan kegiatan DPRD Provinsi DKI Jakarta yang disusun untuk periode tiga bulan. Penyesuaian terhadap jadwal yang telah ditetapkan hanya dilakukan apabila terdapat kegiatan yang bersifat mendesak atau memiliki tingkat urgensi yang tinggi.
Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam studi komparatif tersebut adalah pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung pengelolaan agenda kedewanan. Banmus DPRD Provinsi DKI Jakarta telah mengembangkan E-BAMUS, sebuah sistem informasi yang memuat jadwal kegiatan DPRD sekaligus mendukung proses administrasi, pengelolaan, dan penyebarluasan informasi agenda kedewanan secara terintegrasi.
Pengalaman tersebut menjadi salah satu bahan pembelajaran bagi Banmus DPRD Provinsi NTB dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan agenda DPRD. Digitalisasi sistem informasi Banmus dinilai dapat menjadi salah satu langkah strategis untuk menciptakan pengelolaan jadwal yang lebih terstruktur, transparan, dan mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
Setelah melaksanakan studi komparatif, rombongan Banmus DPRD NTB melanjutkan kunjungan konsultasi ke DPR RI. Rombongan diterima oleh Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat, H. Abdul Hadi, S.E., M.M.
Konsultasi tersebut membahas mekanisme penyusunan dan penjadwalan agenda persidangan di DPR RI. Dalam pertemuan tersebut dijelaskan bahwa jadwal kegiatan DPR RI telah disusun untuk satu masa sidang secara penuh sebelum memasuki masa sidang berikutnya. Perubahan jadwal hanya dilakukan apabila terdapat agenda yang sangat mendesak dan memenuhi tingkat urgensi tertentu.
Mekanisme tersebut menjadi bahan masukan bagi Banmus DPRD NTB dalam melihat pentingnya kepastian jadwal dan konsistensi perencanaan agenda kedewanan. Dengan perencanaan yang lebih terstruktur, pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan diharapkan dapat berjalan lebih efektif.
Selain membahas agenda kedewanan, kunjungan konsultasi juga dimanfaatkan untuk menyampaikan sejumlah isu strategis pembangunan yang dihadapi Provinsi NTB. Beberapa isu yang menjadi perhatian antara lain pengalihan status kawasan konservasi alam di wilayah Gili Meno, penyediaan jaringan air bersih, percepatan pembangunan bendungan, peningkatan fasilitas sanitasi, serta percepatan pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) di NTB.
DPRD Provinsi NTB juga menyampaikan pentingnya dukungan pemerintah pusat dalam percepatan pembangunan infrastruktur jalan, baik jalan nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Infrastruktur jalan dinilai memiliki peran penting dalam memperkuat konektivitas antarwilayah, membuka akses masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mempercepat pengembangan sektor pariwisata di NTB.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD NTB turut menyampaikan perkembangan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Pinjaman Online dan Judi Online. DPRD berharap pembahasan regulasi tersebut mendapat perhatian dan dukungan dari pemerintah pusat, DPR RI, serta kementerian/lembaga terkait, sehingga proses penyusunan hingga implementasinya dapat berjalan optimal.
Regulasi tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen perlindungan masyarakat dari dampak negatif pinjaman online ilegal dan praktik judi online yang semakin berkembang di tengah masyarakat.
Kegiatan studi komparatif dan konsultasi ini memberikan sejumlah masukan konstruktif bagi Banmus DPRD Provinsi NTB, khususnya dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan agenda kedewanan. Selain itu, kegiatan tersebut menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara DPRD Provinsi NTB, DPRD Provinsi DKI Jakarta, DPR RI, serta pemerintah pusat.
