Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB menggelar Workshop yang diikuti seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB di Hotel Holiday Inn Jakarta (30 Januari-2 Februari 2019).
Kegiatan yang diselenggarakan selama empat hari tersebut bertajuk “Optimalisasi fungsi DPRD dalam Pengawasan Pemerintah Daerah dan Pemilu 2019”.
Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan itu yakni Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud, Direktur Kewaspadaan Nasional Kementerian Dalam Negeri DR. Akbar Ali, dan Peneliti Senior Pusat Peneliti Politik LIPI, Prof. DR. R. Siti Zuhro., M.A.
Ketua KPU NTB mengatakan bahwa pihaknya ingin menyampaikan kepada DPRD NTB bahwa syarat hasil pemilu agar bisa dipercaya adalah transparansi dan netralitas penyelenggara.
“Dengan keterbukaan ini, hasil-hasil pemilu Insya Allah bisa publik dapatkan di TPS, karena hasil TPS itu bisa difoto, bisa diakses, dan bisa dikirim ke media-media lainnya,” ungkapnya usai menyampaikan materi di acara tersebut.
Ia juga menjelaskan perubahan-perubahan dari pemilu tahun 2014 dengan pemilu tahun 2019 dimana pada pemilu kali ini rekapitulasi penghitungan suara tidak lagi dilakukan di TPS dan Kelurahan melainkan di Kecamatan.
“Jadi agar saksi masing-masing partai politik bisa mempersiapkan diri membawa hasil-hasil di TPS untuk dicocokkan datanya, kalau sudah klop baru bisa kita putuskan,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda sangat mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya materi yang disampaikan ketiga narasumber sangat baik.
“Materi yang disampaikan dalam workshop ini sangat baik sebagai bekal anggota dewan dalam bekerja nantinya,” ujar Isvie. (Sol)
