Mataram – Kantor DPRD Provinsi NTB Selasa siang (26/1/2021) kembali di ramaikan para pengunjuk rasa. Kali ini dari kelompok mahasiswa. Mereka mengaku tergabung dalam Aliansi DPM atau Dewan Perwakilan Mahasiswa.
Seolah tak mengindahkan penyebaran covid-19 yang makin meningkat di NTB, para pengunjuk rasa berorasi di depan kantor DPRD Provinsi NTB sehingga menimbulkan kemacetan dan kerumunan massa.
Kepada DPRD Provinsi NTB Aliansi DPM menyampaikan tuntutan-tuntutan yang diakui juru bicaranya sebagai hasil dari kajian-kajian secara empiris, berlandaskan hukum dan merujuk pada kondisi objektif.
Tuntutan Aliansi DPM seperti yang di bacakan oleh koordinator lapangannya adalah (1) mendesak Kapolda NTB agar menangkap pelaku kejahatan illegal logging di NTB. Ke (2) Mendesak DPRD Provinsi NTB agar mengatensi khusus terkait kelangkaan pupuk di wilayah NTB, dan memastikan harga pupuk sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET), dan (3) Mendesak Dinas Pendidikan Provinsi NTB agar membuat satu regulasi sistim belajar mengajar di masa pandemi sampai pada strategi dan penerapan.
Sebenarnya, pihak Sekretariat DPRD Provinsi NTB telah mengingatkan kepada pengunjuk rasa tentang kewajiban semua warga NTB untuk ambil bagian dalam usaha pencegahan penyebaran penyakit menular. Salah satunya adalah himbauan untuk tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.
Akan tetapi, massa Aliansi DPM bersikeras untuk dapat diterima dan menyampaikan aspirasinya di kantor DPRD Provinsi NTB. Untuk meredam situasi yang semakin memanas, Sekretaris DPRD Provinsi NTB, H. Mahdi, S.H., M.H. akhirnya mengabulkan keinginan pengunjuk rasa.
Dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, puluhan mahasiswa ini difasilitasi oleh H. Mahdi untuk menyampaikan segala tuntutannya baik secara lisan dan tertulis, di Ruang Rapat Pleno lantai I Kantor DPRD Provinsi NTB.
Dalam pengawalan ketat oleh pihak Kepolisian Resort Kota Mataram, satu persatu dari massa pendemopun mengutarakan pandangannya atas permasalahan di NTB saat ini. Hingga pada akhirnya massa Aliansi DPM sepakat untuk menuangkan segala tuntutannya dalam surat pernyataan Aliasi DPM, untuk disampaikan Sekretaris DPRD Provinsi NTB kepada Pimpinan DPRD dan Gubernur NTB. (mos)
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.