Beranda Berita FRP NTB datangi Gedung Dewan untuk sampaikan tujuh tuntutan

FRP NTB datangi Gedung Dewan untuk sampaikan tujuh tuntutan

35

Mataram – Jumlah kasus positif Covid-19 di Nusa Tenggara Barat sedang meningkat. Data dari situs resmi Pemerintah Provinsi NTB tentang kasus positif covid-19 per tanggal 24 Januari 2021 menyentuh di angka 7.077 kasus.

Gubernur NTB bersama jajarannya pun tak henti menghimbau masyarakat agar selalu mentaati protokol kesehatan demi memutus rantai penyebaran virus corona ini.

Begitu juga dengan Anggota Dewan di Udayana. Mulai dari Pimpinan dan seluruh Anggota dalam berbagai kesempatan selalu mengingatkan konstituennya agar konsisten memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menghindari kerumunan.

Namun, ada saja sebagian masyarakat yang tidak patuh terhadap penerapan protokol kesehatan tersebut. Hari ini saja (Senin, 25/1/2021) Kantor DPRD Provinsi NTB yang sejatinya tengah menerapkan pembatasan karena Covid-19 di demo oleh puluhan aktivis. Sebagian dari massa aksi terlihat tidak memakai masker dengan benar, bahkan melakukan aksi berkumpul yang menimbulkan kerumunan.

Massa ini menamakan dirinya Front Rakyat Petani NTB atau FRP NTB. Mereka berunjuk rasa salah satunya tentang kelangkaan  pupuk subsidi, juga tentang kerusakan hutan di NTB. Hal Inilah yang menjadi alasan utama, menurut koordinator umumnya, Haerul Azmi, sehingga unjuk rasa FRP NTB tidak bisa ditunda lagi.

Sayangnya, puluhan massa ini tidak bisa ditemui oleh Anggota Dewan. Kepala Sub Bagian Humas, Protokol dan Perjalanan (Humas) Sekretariat DPRD Provinsi NTB, Lalu Juan Hilary, S.E., yang menemui massa menjelaskan bahwa dimulai dari hari ini sampai dua hari ke depan, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB sedang melakukan kunjungan kerja. Sebagian tergabung dalam Pansus-pansus dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, dan sebagian lagi sedang melakukan kunjungan kerja gabungan Komisi.

Lalu Juan pun menyarankan agar massa mengurangi kegiatan unjuk rasa karena tren penyebaran virus corona di NTB tengah meningkat. “Mohon partisipasi temen-temen juga, untuk meminimalisir penyebaran corona ini, sebisa mungkin hindari dulu berunjuk rasa, utamakan kesehatan dan keselamatan temen-temen semua dulu” pintanya.

Setelah menerima penjelasan dari Lalu Juan, massa pun bertolak menuju kantor Gubernur untuk melanjutkan aksinya. Sebelum meninggalkan kantor Dewan, Ketua Umum FRP NTB Haerul Azmi sempat menyampaikan pesan akan kembali berunjuk rasa dengan kekuatan yang lebih besar dan meminta agar diterima oleh Anggota DPRD Provinsi NTB.

“Karena hari ini wakil rakyat tidak ada yang menemui kita, maka jangan salahkan kami jika Kamis besok kita akan berunjuk rasa besar-besaran!” kata Haerul Azmi dengan lantang.

Adapun ketujuh tuntutan yang di sampaikan FRP NTB yaitu (1) Selesaikan kelangkaan pupuk dan subsidi pertanian lainnya yang adil dan merata, (2) Tolak moratorium penebangan kayu untuk kelompok masyarakat di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan, kecuali untuk izin konsesi perusahaan pertambangan,perkebunan (IUPHHK-HTI) sesuai Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, (3) Evaluasi program pengadaan bibit jagung secara jelas dan menyeluruh, (4) Segera aspal jalan raya provinsi di Pulau Sumbawa, (5) Bentuk dan legalkan kelompok tani hutan di 866 desa yang tinggal di kawasan hutan, (6) Bangun Badan Usaha Milik Daerah berbasis industri ekstraktif, dan (7) Bentuk program yang lebih mensejahterakan rakyat yang ramah lingkungan. (mos)