Komisi V akan mediasi BEM NTB Raya dengan Kampus

Mataram – Ruang kerja Komisi V Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pemberdayaan Perempuan DPRD Provinsi NTB Selasa sore (23/6/2020) di datangi puluhan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa NTB Raya (Bem NTB Raya). Kedatangan mahasiswa ini untuk audiensi dengan Anggota Dewan terkait permasalahan mahasiswa di NTB ditengah pandemi Covid-19 ini.

Koordinator Pengurus pusat (Korpus) BEM NTB Raya Haerul Azmi mengatakan bahwa permohonan audiensi telah lama dilayangkan. Padahal, lanjut Haerul, permasalahan mahasiswa di perguruan tinggi sudah sangat kronis. “Hal utama yang menjadi masalah kami saat ini adalah UKT!” ungkapnya di depan pimpinan rapat, Wakil Ketua Komisi V, Lalu Wirajaya.

UKT atau uang kuliah tunggal yang dimaksudkan oleh Korpus Bem NTB Raya ini, saat ini, sangat berat untuk dipenuhi oleh kebanyakan mahasiswa, atau tepatnya orang tua mahasiswa.

Bahkan menurut Muhardi, Ketua BEM Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram karena tidak mampu membayar UKT, beberapa rekan mahasiswanya, berhenti kuliah. “Kita tahu pandemi ini berdampak pada semua, termasuk kami mahasiswa. Kami mau tahu sudah sejauh mana Komisi V memonitoring masalah ini” Tanya Muhardi di depan Lalu Wirajaya yang didampingi oleh Sekretaris Komisi V TGH. Patompo, L.C., M.H., bersama anggota Komisi V lainnya, Lalu Riadi, S.Sos., M.H., dan H. Junaidi Arif, S.P.

Hafidzzirrahman, salah satu anggota BEM Universitas Pendidikan Mandalika (Undikma) menegaskan bahwa persoalan yang dibawa untuk diaudiensi dengan Komisi V saat itu adalah beratnya pembayaran UKT ditengah wabah Covid-19 dan tidak adanya subsidi quota internet untuk perkuliahan online. “Kalo bukan karena Covid, kami haram minta UKT diringankan. Apalagi kami yang di swasta (Perguruan Tinggi Swasta) yang hidupnya bergantung dari mahasiswanya!” tegasnya.

Menanggapi hal ini Lalu Wirajaya mengatakan akan membawa permasalahan ini untuk dibicarakan dengan rinci dengan pihak perguruan tinggi. Data-data terkait berbagai persoalan yang dihadapi mahasiswa, terutama data mahasiswa yang akhirnya putus kuliah gara-gara tidak bisa membayar UKT dimintanya sebagai dokumen fakta, dan dasar Komisi V untuk memanggil pihak Perguruan Tinggi. “Tidak menutup kemungkinan kita juga akan berkoordinasi dengan Kemenristek Dikti untuk masalah ini” katanya.

Lalu Wirajaya juga menambahkan dimasa pandemi Covid-19 ini pemerintah sangat memberikan perhatian, juga di bidang pendidikan. “Jangan sampai ada mahasiswa yang putus kuliah gara-gara terdampak Covid, ini arahan pemerintah jelas!” katanya.

Komisi V berjanji kepada pihak BEM NTB Raya untuk menjadwalkan pertemuan dengan perguruan tinggi yang ada di NTB atau perwakilannya untuk mencari solusi terhadap masalah ini. “Tentunya dengan data kongkrit dari adik-adik, kita harapkan bisa mencari solusi dengan kampus adik-adik nantinya” tegas TGH. Patompo, yang diamini Lalu Riadi dan H. Junaidi Arif.

“Masalah jadwal (pertemuan) kita akan bahas dulu di tingkat Badan Musyawarah, setelah itu baru kita panggil” jelas H. Junaidi Arif sambil menjelaskan bahwa DPRD NTB juga memiliki mekanisme kerja yang diatur dalam Tata tertib DPRD Provinsi NTB. Dimana, setiap Pimpinan dan Anggota DPRD NTB dalam menjalankan tugas harus tunduk dan mematuhi tata tertib tersebut.

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan

Boss TimeContent ID