Mataram – Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) terus menjadi perbincangan di masyarakat. Di NTB khususnya, para mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Nahdlatul Wathan (Himmah NW) cabang Kota Mataram, Kamis siang (25/6/2020) mendatangi kantor DPRD Provinsi NTB untuk menyalurkan aspirasinya, pendapat dan kajiannya terhadap RUU HIP usulan DPR RI ini.
Sekitar delapan orang mahasiswa yang tergabung dalam Himmah NW ini diterima langsung oleh Pimpinan Komisi I Bidang Pemeritahan, Hukum dan HAM DPRD Provinsi NTB di ruang rapat pleno kantor DPRD Provinsi NTB, Jl. Udayana, Mataram.
Rasman Taqwa, Ketua Himmah NW Cabang Kota Mataram menyampaikan maksud kedatangannya bersama rombongan adalah untuk mengetahui bagaimana tanggapan Dewan di NTB terhadap RUU HIP tersebut. Dia juga mengatakan bahwa Himmah NW ingin menggali sejauh mana DPRD Provinsi NTB telah memetakan persoalan yang ditimbulkan oleh RUU HIP ini khususnya di NTB.
Syirajudin, S.H., Ketua Komisi I menanggapinya dengan menjelaskan keyakinannya bahwa seluruh anggota Dewan di NTB berprinsip yang sama yaitu Pancasila dan UUD 1945 adalah final dan harga mati. Hal ini dikuatkan juga oleh Drs. Adbul Hafid, Wakil Ketua Komisi I. “Sumpah kami disaat menjabat adalah setia terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Itu harga mati!” tegasnya.
Abdul Hafid melanjutkan penjelasannya bahwa memang RUU HIP ini memang bukan ranah DPRD, akan tetapi semua aspirasi masyarakat di wilayah, tidak terkecuali di NTB, terhadap RUU HIP ini merupakan kewajiban DPRD untuk menyampaikannya ke tingkat selanjutnya (DPR RI).
“Kami minta dokumen hasil kajian adik-adik untuk diberikan kepada kami (Komisi I). Dokumen itu nantinya sebagai dasar kami bersurat kepada DPR RI tentang aspirasi NTB atas RUU ini” kata H. Moh. Rais Ishak, Sekretaris Komisi I. Rais juga mengatakan bahwa banyak elemen masyarakat di NTB yang telah menyuarakan penolakannya terhadap RUU ini dan disampaikan ke DPRD NTB, bukan hanya mahasiswa.
“Kami sangat bangga, terhadap adik-adik yang sangat semangat menyuarakan pembelaanya terhadap Pancasila dan UUD 45. Bagi kami, Pancasila dan UUD 45 adalah harga mati. Sebelum adik-adik ke sini, kami juga telah membahas masalah ini. Kemiskinan dan bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah tugas berat yang jauh lebih penting kita fikirkan!” ungkap H Najamudin Moestafa, Anggota Komisi I yang turut hadir menerima mahasiswa Himmah NW bersama Anggota Komisi I lainnya H. Abdul Talib, S.Sos.
Sebelum acara berakhir, perwakilan Himmah NW mengutarakan apresiasinya terhadap hangatnya penerimaan DPRD Provinsi NTB, melalui Komisi I. “Kami sangat bangga atas penerimaan Pimpinan dan Anggota Komisi I. Hikmah dari RUU ini, kami merasa dekat dengan Dewan” ungkapnya.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.