Mataram – “Pendidikan adalah salah satu indikator penting dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di sebuah daerah” kata Muh. Husni Mubarak, Ketua Pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengawali penjelasannya tentang maksud dan tujuan audiensinya dengan DPRD Provinsi NTB, di ruang rapat Komisi V Kantor DPRD Provinsi NTB di Udayana, Mataram pada Selasa Siang (3/3/2020).
Posisi IPM NTB saat ini masih jauh dari harapan, tambah Husni. Dalam rangka meningkatkan kualitas IPM tersebut, maka menurutnya, diperlukan kolaborasi yang sangat erat antara Pendidikan Swasta dengan Pemerintah Provinsi NTB. Saat ini, masih menurut Husni, kebijakan pemerintah terhadap SMK Swasta masih jauh dari harapan. Beliau berharap SMK Swasta juga mendapat perhatian yang sama seperti SMK negeri. Beberapa point masalah yang dirangkum Ketua MKKS SMK Swasta Lotim ini antara lain adalah (1) Dana Alokasi Khusus atau DAK secara fisik hanya untuk sekolah negeri saja, (2) Bantuan Sosial Gubernur sudah tidak ada lagi, (3) Pendidik Tenaga Kependidikan dan Tenaga Pendidik adanya di SMK Swasta saja, dan (4) adanya Kebijakan fungsional guru non sertifikasi.
Kepala SMK Swasta Darul Kamal – fathurrahman sebagai bagian dari MKKS juga berharap agar bantuan Gubernur mengalir juga ke SMK Swasta. “Jangan hanya berpusat pada pondok pesantren tertentu saja, mohon juga kepada Bapak Anggota Dewan agar anggaran aspirasinya disisihkan juga untuk SMK Swasta” harapnya.
Pada umumnya para kepala sekolah swasta menuntut agar SMK Swasta mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah seperti SMK Negeri pada umumnya. Termasuk juga kesenjangan tenaga pendidik honorer swasta dan negeri agar di tiadakan. “Tidak ada pendataan bagi Guru Swasta oleh pihak terkait, bahkan insentif untuk guru SMK Swasta sudah tidak ada!” ungkap Fathuri Syamsuri salah satu anggota MKKS SMK Swasta Lotim.
Pihak Dikbud NTB sendiri menyatakan bahwa Dikbud NTB sementara ini tidak bisa berbuat banyak karena semuanya telah diatur oleh Pusat. “Namun perlu diketahui bahwa sudah ada tiga SMK Swasta yang mendapatkan dana aspirasi. Namun hal ini tergantung dari pemberi dana aspirasi” ungkap Jaka Wahyana dari Dikbdud NTB.
Menanggapi banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh SMK Swasta khusus di Kabupaten Lombok Timur ini, H. Lalu Budi Suryata, Anggota Komisi V DPRD Provinsi NTB mengatakan bahwa DPRD akan siap membantu sesuai dengan regulasi yang ada. Pihaknya juga akan segera berembuk dengan dinas terkait. Dia berjanji akan membawa permasalahan ini dalam rapat pembahasan anggaran nantinya. “DPRD juga akan mendorong peluang yang ada saat penganggaran, tentunya dengan dukungan data-data faktual dari MKKS” kata Lalu Budi.
Saefudin Zohri, Anggota Komisi V, menambahkan bahwa anggaran pendidikan telah dianggarkan sebesar 20% dari APBD untuk mengembangkan pendidikan. “Namun hal ini perlu untuk ditata ulang untuk anggaran yang lebih memadai. Karena 20 porsen saja tidak cukup untuk membiayai semua pemenuhan kebutuhan pendidikan. Kita akan sinkronkan dengan Dikbud, BPKAD dan Dinas Terkait lainnya” ujar politisi Partai Amanat Nasional ini.
“Dalam waktu dekat ini kita akan tindak lanjuti dengan berkunjung ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dulu” ujar Lalu Wirajaya Anggota Komisi V dari Fraksi Partai Gerindra.(AY)
