Mataram – Gubernur NTB hadiri rapat paripurna DPRD Provinsi NTB pada Jumat Siang (3/4/2020) di Ruang Sidang Utama Kantor Dewan, jalan Udayana, Mataram. Agendanya yaitu mendengarkan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTB Tahun 2019.
Sejatinya, peserta rapat paripurna dari Pimpinan dan Anggota DPRD telah memenuhi kriteria kuorum sesuai tata tertib DPRD NTB, namun sesuai dengan arahan Kepala Polisi Daerah (Kapolda) NTB melalui Kombes. Pol. Artanto, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid. Humas) Polda NTB, ditengah wabah Covid 19 ini peserta rapat yang berada di ruang sidang tidak boleh lebih dari 20 orang, sehingga peserta rapat lainnya menunggu di luar sidang, tentunya dengan saling menjaga jarak. hal ini sesuai dengan hasil koordinasi DPRD Provinsi NTB dengan Polda NTB dan Dinas terkait sebelum Rapat Paripurna diselenggarakan. Sterilisasi ruangan sidang dengan cairan disinfektan juga menjadi syarat utama sebelum kegiatan dimulai. Tidak lupa peralatan pembersih seperti Handsanitizer bahkan masker dan alat pengukur suhu tubuh disediakan bagi seluruh peserta yang hadir.
Gubernur NTB pun dalam menyampaikan LKPJ Tahun 2019 hanya menyampaikan intisari dan himbauan kepada semua masyarakat NTB untuk bersatu melawan penyebaran corona. Dokumen LKPJ diserahkan kepada DPRD secara simbolis melalui Pimpinan DPRD NTB.
“LKPJ Tahun 2019 kami sampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban Gubernur dan Wakil Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2019” buka Dr. Zulkieflimansyah, Gubernur NTB. LKPJ Gubernur NTB tahun 2019 ini dikatakan oleh Doktor Zul tersusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitasnya penyelenggaraan Pemerintah Provinsi NTB.
“Mohon izin Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB yang terhormat. Dalam konteks upaya NTB untuk keluar dari wabah (Covid 19) ini, kami melihat memang perekonomian NTB sangat tergantung pada sektor pariwisata. Namun dalam kesempatan ini, dan sesuai kondisi saat ini, kami harapkan adanya akselerasi percepatan penanganan wabah salah satunya dengan memanfaatkan aspirasi DPRD NTB” harap Gubernur diakhir pidato singkatnya sebelum menyerahkan dokumen LKPJ Gubernur NTB tahun 2019 secara simbolis kepada Hj. Isvie Rupaeda, S.H., M.H., Ketua DPRD Provinsi NTB sekaligus Pimpinan Rapat Paripurna.
Sebelum menutup rapat paripurna, Ketua DPRD NTB Hj. Isvie juga mengungkapkan bahwa pihaknya (DPRD Provinsi NTB) tengah merasionalisasi anggaran khusus untuk penanganan wabah Covid 19 ini. “Saat ini DPRD tengah menyisir anggaran untuk penanganan wabah virus corona ini” ungkapnya.
