Mataram – “Masalah ini sangat penting. Salah satu variabel peningkat IPM NTB ya dengan pendidikan tinggi. Jika masalah ini tidak selesai, saya rasanya akan bermalas-malasan bekerja!” kelakar TGH. Mahalli Fikri saat membuka audiensi dengan perwakilan mahasiswa (BEM NTB Raya, BEM Universitas Pendidikan Mandalika, BEM Universitas Mataram, dll) dan pihak kampus, di ruang rapat Komisi V Bidang Kesejahteraan dan Pemberdayaan Perempuan DPRD Provinsi NTB, Selasa, 7 Juli 2020.
Menurut Irwan, Presiden Mahasiswa dari Universitas Mataram (Unram) -mengaku mewakili seluruh mahasiswa di NTB- pandemi Covid-19 berdampak bagi semua sektor, termasuk sektor pendidikan. Tidak terkecuali di NTB. Karena wabah ini, sistem perkuliahan berubah dari tatap muka menjadi dalam jaringan atau daring (online). Mahasiswa akhirnya tidak bisa menggunakan fasilitas kampus secara maksimal. Agar bisa mengikuti perkuliahan secara daring, mahasiswa butuh tambahan biaya untuk membeli quota internet.
Belum sampai disitu, kata Irwan, saat ini mahasiswa kembali dibebani kewajiban membayar uang kuliah tunggal (UKT). UKT ini harus mereka bayar untuk kelangsungan status mereka sebagai mahasiswa dan tambahan operasional bagi kampus.
“Tidak banyak kampus yang punya kebijakan peringanan UKT dan subsidi quota bagi mahasiswanya. Kami di sini ingin meminta peran dari Pemda (Pemeritah Daerah) agar mengakomodir biaya pendidikan sebagai bagian dari penanganan Covid” kata mahasiswa jurusan Ekonomi, Program Studi Pembangunan Masyarakat, Unram.
Ketua Komisi V TGH. Mahalli Fikri menanggapi hal ini dengan serius. Ia juga menegaskan kalau masalah ini harus diutamakan. Bahkan ia berpendapat kalau masalah mahasiswa atau masalah pendidikan tinggi lebih penting dari membangun jalan dan jembatan. “tidak ada gunanya membangun jalan dan jembatan kalau permasalah mahasiswa ini tidak bisa kita selesaikan!” tegasnya.
Karena pentingnya hal ini, Komisi V juga akhirnya menghadirkan Pimpinan DPRD Provinsi NTB pada audiensi ini. Hj. Baiq Isvie Rupaeda, S.H., M.H., H. Mori Hanafi, S.E., M.Comm., dan H. Abdul Hadi, S.E., M.M., pun hadir dengan semangat yang sama.
Baiq Isvie juga mengungkapkan perhatian besarnya terhadap pendidikan di NTB terutama pendidikan tinggi. Dia meminta data dan dokumen lengkap tentang permasalahan ini agar DPRD bisa cepat mengambil kebijakan. “Saya pernah jadi mahasiswa. Pernah juga jadi Dosen. Jadi saya faham betul akan hal ini” ungkapnya. Baiq Isvie juga mengatakan kalau data tersebut sangat diperlukan sebagai dasar untuk mengundang pemerintah agar segera dilakukan pembahasan pengalokasian anggaran penanganan masalah di mahasiswa dan perguruan tinggi ini. “Tidak ada tawar menawar untuk hal ini, Bagaimanapun caranya! Kalaupun pemerintah tidak mampu, saya siap berikan aspirasi saya untuk keperluan mahasiswa!” pungkasnya.
Pihak perguruan tinggi yang hadir adalah dari Universitas Mataram, Universitas Islam Negeri Mataram, Universitas NW dan Universitas Muhammadiyah Mataram. Yang istimewa pada audiensi Komisi V saat itu adalah hadirnya Rektor Universitas NW TGH. Lalu Abdul Muhyi Abidin. Beliau pernah menjabat menjadi Anggota DPRD Provinsi NTB pada periode 2014-2019. Tuan Guru mengungkapkan permasalahan di kampus saat masa pandemi ini sangatlah kompleks. Bukan hanya mahasiswa, pihak kampuspun menghadapi masalah yang berat, terutama kampus swasta. “Pertemuan ini kami rasakan seperti Oase di tengah padang pasir. Harapan kita besar. Mudah-mudahan juga bukan hanya menjadi fatamorgana” harap Tuan Guru Abdul Muhyi.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.