Sekretaris DPRD Provinsi NTB – Drs. H. Surya Bahari, MMPd. menerima Aksi Unjuk Rasa (Aksi Damai) dari Aliansi Honorer Nasional Nusa Tenggara Barat (AHN NTB).
Aksi dilakukan dalam rangka mengawal Kebijakan Penataan, Pengangkatan dan Penyelesaian Honorer, sesuai Pasal 66 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penataan.
Tuntutan yang disampaikan, adalah:
1. Mendorong Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengajukan formasi PPPK 2024 sesuai alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan dan objektif terhadap pemanfaatan Dana Belanja Pegawai 30% lewat APBD Provinsi;
2. Mendesak Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memperioritaskan kebutuhan Jabatan Fungsional dan Pelaksana di wilayah Sekolah SMAN/SMKN/SLBN, serta memberikan kebijakan dan solusi untuk tenaga Administrasi Sekolah yang ditugaskan menjadi Penjaga, Kebersihan, Pramusaji, dan Satpam yang belum terdata di Data Base BKN akibat tidak diikutsertakan dalam pendataan Non ASN oleh BKD Provinsi NTB mengingat jabatan tersebut masuk dalam kategori Outsourcing.
Sekretaris DPRD pada kesempatan yang diberikan menyampaikan bahwa Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB sedang berada di luar daerah, Ketua DPRD menghadiri Pelantikan Pj. Gubernur NTB dan Anggota DPRD sedang melaksanakan kunjungan kerja Badan-badan DPRD Provinsi NTB ke luar daerah.
H. Surya akan menghadap dan melaporkan langsung tentang aksi hari ini kepada Ketua DPRD sekembalinya dari Jakarta, juga akan memfasilitasi Hearing AHN NTB dengan Pimpinan DPRD dan Komisi V serta Instansi terkait jika jadwal pertemuan sudah ditentukan.
(Selasa, 25 Juni 2024)
