Ketua DPRD Provinsi NTB – Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH., MH membersamai Gubernur NTB dalam menerima perwakilan massa aksi dari Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) NTB dan Aliansi Demokrasi Baru untuk Kedaulatan Rakyat (ADBKR-NTB) di Kantor Gubernur NTB.
Dalam hearing tersebut, aliansi menyampaikan aspirasi terkait berbagai persoalan agraria di daerah, mulai dari sengketa tanah, relokasi, kompensasi, dan pemulihan ekonomi masyarakat di kawasan KEK Mandalika, hingga penolakan terhadap kebijakan Perhutanan Sosial, Proyek Strategis Nasional, serta UU Cipta Kerja yang dinilai merugikan rakyat. Mereka juga menyoroti proyek Mandalika, Bendungan Meninting, dan konsesi hutan di Sambelia yang dianggap berdampak pada hilangnya sumber penghidupan warga.
Selain itu, massa aksi menuntut penghentian kriminalisasi terhadap aktivis, mahasiswa, dan petani, khususnya pasca peristiwa 30 Agustus 2025 terkait pembakaran Gedung DPRD NTB, serta mendesak pembebasan demonstran yang ditahan dan pembentukan tim investigasi independen yang transparan.
Ketua DPRD bersama Gubernur NTB mendengarkan langsung penyampaian aspirasi tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menampung suara rakyat dan mencari jalan penyelesaian terbaik bagi masyarakat.
Rabu, 24 September 2025
