Ketua DPRD NTB Bersama Komisi II melaksanakan kegiatan hearing dengan Sembalun Destination Management Organization (DMO), di ruang rapat pleno Gedung Sekretariat DPRD NTB. Hearing dipimpin oleh Ketua Komisi II – H. Lalu Pelita Putra, SH bersama Ketua DPRD NTB – Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH., MH, serta dihadiri Anggota Komisi II – Hj. Lale Yaqutunnafis, M.M., Hulaemi, S.E., dan H. Lalu Arif Rahman Hakim, S.E., M.H.. Turut hadir perwakilan Pemerintah Provinsi NTBdari Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), serta Dinas Pariwisata.
Dalam surat permohonan audiensi, pihak DMO Sembalun menyoroti tantangan keberlanjutan pariwisata di NTB, khususnya di destinasi berbasis alam seperti Sembalun. Mereka menilai, industri pariwisata yang berkembang saat ini kerap menimbulkan dampak sosial dan lingkungan, bahkan mengancam sektor pendukung seperti pertanian, kehutanan, dan ketahanan sosial-ekonomi masyarakat lokal. Menurut DMO, permasalahan ini bersumber dari lemahnya tata kelola akibat kesenjangan dan ketidakjelasan kelembagaan di tingkat strategis.
Dalam pertemuan, DMO Sembalun menyampaikan sejumlah persoalan di lapangan, antara lain masalah air, sampah, tata kelola destinasi, dan tata ruang. Mereka menolak orientasi pasar wisata massal, serta mendorong pengembangan pariwisata alami yang memberi peluang lebih besar bagi masyarakat lokal untuk terlibat dan mendapatkan manfaat langsung.
Menanggapi hal ini, Ketua DPRD NTB menegaskan bahwa Sembalun telah dikenal secara internasional, namun mitigasi bencana di kawasan tersebut masih kurang. Ia juga menyoroti persoalan sampah yang berasal dari hotel, rumah tangga, dan limbah pertanian. Ketua Komisi II mendorong adanya kolaborasi dengan pemerintah kabupaten agar persoalan yang menjadi kewenangan kabupaten juga bisa ditangani secara optimal. Sementara itu, Anggota Komisi II dari daerah pemilihan (Dapil) III NTB Lombok Timur bagian utara, Hulaemi dan Hj. Lale Yaqutunnafis, berencana turun langsung ke lapangan untuk memverifikasi kondisi dan fakta yang disampaikan.
Selasa, 12 Agustus 2025
