DPRD Provinsi NTB menerima aspirasi yang disampaikan Aliansi Mahasiswa dan Rakyat NTB dalam aksi demonstrasi di Halaman Kantor DPRD NTB. Aksi tersebut membawa 12 tuntutan yang mencakup isu transparansi legislasi, pendidikan, reforma agraria, alokasi anggaran, evaluasi program pemerintah, hingga penghentian tambang ilegal.
Aspirasi mahasiswa diterima langsung oleh Ketua DPRD NTB – Hj. Baiq Isvie Rupaeda, S.H., M.H., didampingi Wakil Ketua I DPRD NTB – Lalu Wirajaya, serta anggota DPRD NTB – Syamsul Fikri, S.Ag., M.Si., H. Suharto, S.T., M.M., Sitti Ari, S.P., dan Hulaemi, S.E.
Dalam tanggapannya, Ketua DPRD NTB menegaskan bahwa seluruh aspirasi mahasiswa akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan. Beberapa isu yang menjadi perhatian di antaranya dorongan agar RKUHAP dibahas secara transparan dengan melibatkan partisipasi publik, penolakan kenaikan biaya pendidikan, serta evaluasi terhadap proyek-proyek strategis nasional seperti KEK Mandalika. DPRD NTB juga menyatakan sikap menolak pembangunan sea plane dan glamping di kawasan Gunung Rinjani yang dinilai bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
Terkait tuntutan penghentian tambang ilegal, Anggota Komisi IV DPRD NTB – Syamsul Fikri, S.Ag., M.Si., menjelaskan bahwa solusi yang sedang ditempuh adalah melalui pembentukan Koperasi Tambang Rakyat. Saat ini, Gubernur NTB telah menerbitkan izin usaha pertambangan rakyat bagi 25 koperasi di NTB.
DPRD NTB juga menyatakan komitmen untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, termasuk evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), penolakan kenaikan PBB, serta dukungan terhadap pengesahan RUU Perampasan Aset. Sebagai penutup, DPRD NTB menegaskan jaminan kebebasan berpendapat bagi mahasiswa dan memastikan tidak ada intimidasi maupun penahanan atas aksi yang dilakukan secara demokratis.
Rabu, 27 Agustus 2025
