Pimpinan dan Anggota Komisi V DPRD Provinsi NTB menerima kunjungan Pengurus Forum Guru Tidak Tetap Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Dompu.
Kegiatan dalam rangka dengar pendapat (hearing) yang meminta pertimbangan tentang:
1. Pemerintah NTB mengajukan formasi ASN PPPK tahun 2024 sesuai jumlah Guru Tidak Tetap di masing-masing sekolah;
2. Pemerintah NTB bersama Anggota DPRD untuk bersama-sama menghadap Pemerintah Pusat (Menpan RB) agar peserta tes PPPK tahun 2023 yang berstatus “P” atau yang memenuhi ambang batas diprioritaskan agar diangkat langsung menjadi ASN PPPK tanpa tes di tahun 2024;
3. Pemerintah NTB mengeluarkan surat edaran kepada Instansi Pendidikan untuk mempertimbangkan dan menghentikan sementara pengangkatan tenaga guru Non ASN atau GTT yang baru.
Dengan menghadirkan Pejabat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, BAPPEDA Provinsi NTB, BPKAD Provinsi NTB dan BKD Provinsi NTB, dilaksanakan di Ruang Rapat Komisi V DPRD Provinsi NTB.
(Kamis, 14 Maret 2024)
