Mataram – “Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu,” teriak ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Mataram – Amal Abra – dengan lantang membuka orasi di depan kantor DPRD Provinsi NTB, Jumat 21 Desember. Kalimat mulia yang dibacakan tersebut adalah firman Allah dalam Al-quran Surah Muhammad Ayat ke tujuh.
Gerakan aksi IMM (gabungan IMM Cab. Mataram, Lombok Timur, Lombok Utara dan Lombok Barat) ini dipicu persoalan hak asasi manusia (HAM) yang sedang direnggut pemerintah China di Xinjiang. Objek pelanggaran HAM di Xinjiang ini adalah kelompok minoritas Muslim Uyghur. Kabarnya Muslim Uyghur ini merupakan kaum etnis Turki dengan jumlah sekitar 11 juta jiwa yang bermukim di bagian ujung barat China, tepatnya di Xinjiang.
“Kami selaku mahasiswa islam Indonesia memiliki komitmen penuh untuk melawan segala bentuk ketidakadilan, kesewenang-wenangan dan kemungkaran. Saya sebagai perwakilan IMM perlu menyampaikan hal ini kepada Dewan Perwakilan rakyat, bahwa hari ini Dewan Perwakilan Rakyat harus menangis, Dewan Perwakilan Rakyat tidak boleh tidur, Dewan Perwakilan Rakyat harus terganggu tidurnya, karena ada manusia lain, ummat islam lain yang menderita dan didiskriminasi oleh komunis” tegas ketua IMM cabang mataram ini.
“Apa yang menjadi tuntutan kami ini, harapannya jangan sampai menjadi beban Dewan, jangan sampai amanah ini tidak disampaikan ke Pusat, karena ini adalah amanat rakyat” tegas pemuda mbojo ini mengakhiri orasinya.
Diterima oleh Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat Drs. Hafid, MM., bersama Kepala Sub Bagian Humas, Protokol dan Perjalanan Sekretariat DPRD Provinsi NTB, Lalu Juan Hilary, SE., aksi masa IMM yang berjumlah sekitar 70 mahasiswa ini berjalan tertib dan diakhiri dengan pembacaan tuntutan sekaligus pernyataan sikap pengurus cabang IMM Kota Mataram dan Lombok Timur.
Tuntutan dan Pernyataan sikap Pengurus Cabang IMM Kota Mataram dan Lombok Timur tersebut adalah Stop Kekerasan dan Diskriminasi oleh Pemerintah China terhadap kaum Muslim Uyghur, Membuka akses bantuan Internasional terhadap Muslim Uyghur, dan Keterbukaan Informasi terkait kasus kekerasan terhadap kaum Muslim Uyghur. (ms)
