Beranda Berita BPK nilai Pemprov NTB cukup efektif tangani covid

BPK nilai Pemprov NTB cukup efektif tangani covid

42

Mataram – BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat ( NTB ) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan PDTT atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Penanganan Pandemi Covid 19, pada hari Jumat (18/12/2020) di auditorium BPK Perwakilan Provinsi NTB, Mataram.

Kegiatan tersebut di laksanakan dengan menerapkan physical distancing dan protokol kesehatan. Dimana jumlah tamu di batasi, memakai masker/faceshield, pengukuran suhu tubuh dan penggunaan hand sanitizer.

Kepala Perwakilan, Hery Purwanto, dalam sambutannya menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas penanganan pandemi Covid – 19 bidang kesehatan, BPK menyimpulkan Pemerintah Daerah Provinsi NTB cukup efektif dalam melakukan penanganan Pandemi Covid – 19 bidang kesehatan.

Sementara itu,  hasil pemeriksaan kepatuhan atas penanganan pandemi Covid-19, BPK menyimpulkan bahwa penanganan Pandemi Covid-19 telah dilaksanakan sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penanganan pandemi Covid-19 dalam semua hal yang material, kecuali beberapa hal yang harus ditindaklanjuti.

“Tujuan dilaksanakan pemeriksaan kinerja atas efektivitas penanganan pandemi Covid-19 bidang kesehatan adalah untuk menilai efektivitas penanganan pandemi Covid 19 bidang kesehatan pada Pemerintahan Provinsi NTB dengan lingkup pemeriksaan meliputi kegiatan pengelolaan atas pengujian (testing), penelusuran kasus (tracing), perawatan (treatment) dan edukasi serta sosialisasi/komunikasi (education/communication),” jelas Purwanto.

Wakil ketua DPRD Provinsi NTB Mori Hanafi dalam sambutannya mengatakan bahwa Pimpinan beserta segenap Anggota DPRD Provinsi NTB menyampaikan terimakasih dan Apresiasi terhadap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi NTB dalam menyelesaikan tugas yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang.

“Semoga pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan atas penanganan wabah covid-19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah sesuai dengan ketentuan tata kelola keuangan yang baik dan benar,” ujarnya.

Mori Hanafi berharap kepada BPK perwakilan Provinsi NTB untuk terus membuka ruang komunikasi secara rutin dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga kekeliruan yang selama ini terjadi dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dapat dihindari.

Senada dengan Mori, Gubernur NTB Doktor Zulkifliemansyah dalam sambutan singkatnya juga mengharapkan BPK terus menjalin Komunikasi dengan Pemerintah Daerah, sehingga keuangan daerah dapat terkelola dengan baik.(ihin)