Mataram – Bertempat di ruang rapat Paripurna DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Panitia Khusus (Pansus) IV Provinsi NTB yang membahas Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi NTB Tahun 2020-2040 mengundang Kepala Bappeda Provinsi NTB dan juga Bupati dan Walikota Sepulau Sumbawa dalam rangka ingin mendapatkan masukan dan Informasi terkait Pembahasan Raperda RTRW Wilayah Provinsi NTB. (Selasa, 20-10-20).
Ir. H. Misbach Mulyadi, M.M., Ketua Pansus IV memimpin langsung rapat tersebut di dampingi Wakil Ketua DPRD NTB, H. Mori Hanafi, S.E., M. Comm.
“Atas nama pimpinan dan Anggota Pansus, saya sampaikan terimakasih kepada bapak/ibu yang telah menghadiri undangan kami ini, tentunya dengan kehadiran bapak ibu sekalian kami ingin mendapatkan masukan dan informasi terkait tentang rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2024,” harap H. Misbach.
Kepala Bappeda Prov. NTB Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si di hadapan Ketua dan Anggota Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Provinsi NTB mempresentasikan hasil Rancangan Penataan Ruang Wilayah Nusa Tenggara Barat tahun 2020-2024 di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD NTB.
Amry Rakhman mengawali dengan tujuan utama dari penataan ruang wilayah Provinsi NTB adalah mewujudkan ruang wilayah yang maju dan lestari melaui penataan ruang secara serasi, seimbang, terpadu dan berkelanjutan dalam rangka mendorong wilayah Provinsi sebagai kawasan pengembangan agrobisnis dan pariwisata untuk meningkatkan daya saing daerah dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan hidup dan kelestarian sumber daya alam.
“Salah satu penataan ruang wilayah NTB ada di pulau Sumbawa karena Pulau Sumbawa merupakan zona pengembangan potensi potensi kawasan berbasis green economy yaitu pemanfaatan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati secara lestari untuk memberikan kontribusi di bidang ekonomi yang dapat mesejahterakan masyarakat secara merata,” jelasnya.
Terkait pengembangan wilayah Amry Rakhman mengungkapkan bahwa fokus pengembangan wilayah tersebut, pertama adalah, konektivitas wilayah untuk pemerataan, dan kedua, pengurangan resiko bencana. Ketiga, pemulihan dan pelestarian kawasan lindung, keempat, pengembangan lahan terbangun secara selektif dan ramah lingkungan, kelima, koordinasi dan kerjasama antar wilayah dalam hal pembagian peran. “Dan yang keenam, pelibatan sektor sektor informal yang sudah ada di dalam masyarakat,” ungkap kepala Bappeda ini.
“Dari penjelasan bapak dan Ibu terkait pembahasan kita hari ini, kami meminta untuk membangun koordinasi yang intens dan selanjutnya apa yang disampaikan hari ini kami ingin ada dalam bentuk Dokumen tertulis sehingga memudahkan kami dalam pembahasan di tingkat selanjutnya,” pungkas H. Misbach menutup rapat.
