Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat – Lalu Wirajaya, S.Sos., menerima aspirasi dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Mataram di pintu gerbang utama DPRD NTB. Massa aksi menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kebijakan nasional dan daerah.
Massa menyuarakan enam poin tuntutan utama:
1. Mendesak DPRD untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.
2. Menolak revisi UU TNI-Polri.
3. Evaluasi total pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di NTB.
4. Menolak kebijakan efisiensi anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan.
5. Mengecam tindakan represif aparat terhadap kader IMM saat aksi.
6. Membatalkan kebijakan multifungsi TNI-Polri.
Dalam tanggapannya, Wakil Ketua I DPRD menyoroti pentingnya mekanisme hukum dalam menyikapi isu represivitas aparat di Kota Bima terkait kasus pencurian. “Negara kita adalah negara hukum, tidak ada pengecualian bagi siapa pun. Jika terjadi pelanggaran, harus ada mekanisme hukum yang dijalankan. Saya sarankan adik-adik untuk bersurat ke DPRD agar kita bisa mengadakan hearing dan membahasnya lebih mendalam,” ujarnya.
Terkait tuntutan lainnya, ia menyatakan dukungannya terhadap kajian mendalam sebelum kebijakan diambil di tingkat pusat. “Saya kira semangat kita sama. Untuk RUU Perampasan Aset dan tuntutan lainnya, mohon lengkapi narasi dan kajian agar saat kami menyampaikan aspirasi ini ke pusat, argumen kita semakin kuat,” tambahnya.
Aksi berlangsung tertib dan massa membubarkan diri setelah aspirasi diterima. Pengamanan dilakukan oleh aparat kepolisian dari Polresta Mataram guna memastikan situasi tetap kondusif.
Rabu, 12 Maret 2025
