Pimpinan dan Anggota Pansus IV DPRD Provinsi NTB menggelar rapat lanjutan Raperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Ruang Pleno Gedung Sekretariat DPRD NTB. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Pansus IV – Hamdan Kasim, membahas pembaruan naskah akademik dan harmonisasi hasil verifikasi Raperda tentang perubahan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) NTB tahun 2025.
Sejumlah masukan strategis disampaikan oleh Pimpinan dan Anggota Pansus IV dan perwakilan Perangkat Daerah, antara lain pentingnya Dinas Koperasi dan UKM berdiri sendiri mengingat beban kerja yang besar dan perlunya penjelasan rinci analisis beban kerja Dinas PU dan Perkim jika digabungkan.
Selain itu juga dibahas penggabungan Dinas PU-PR dan Perumahan dengan catatan manajemen SDM harus optimal. Sementara itu, Biro Organisasi dan Transformasi Digital turut menjadi sorotan, termasuk urusan perlindungan anak dan pembentukan DAMKAR (Pemadam Kebakaran).
Pihak Eksekutif melalui Asisten III dan Plt. Kepala Biro Organisasi Setda NTB menyatakan akan menindaklanjuti masukan dewan dengan penyesuaian struktur berbasis efisiensi dan kebutuhan pelayanan publik. Rapat ditutup dengan agenda penjadwalan rapat lanjutan pada 2 Juni 2025 untuk merumuskan kesimpulan akhir.
Senin, 26 Mei 2025
