Beranda Berita H. Mahdi presentasikan kegiatan PPID di depan komisioner KI NTB

H. Mahdi presentasikan kegiatan PPID di depan komisioner KI NTB

47

Mataram – Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau biasa disebut Sebagai Undang-undang KIP adalah satu produk hukum Indonesia yang mewajibkan setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik.

Dikutip dari laman wikipedia.org, Undang-Undang ini bertujuan untuk (1) menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; (2) mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; (3) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik.

Selain itu, UU KIP ini juga untuk (4) mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; (5) mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak; kemudian (6) mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau (7) meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Undang-undang KIP inilah yang melatar belakangi terbentuknya PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada setiap lembaga atau Perangkat Daerah. Begitu juga dengan Sekretariat DPRD Provinsi NTB. PPID di Sekretariat DPRD Provinsi NTB (Setwan) terbentuk dengan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi NTB (Sekwan) yang terbit setiap tahunnya.

Untuk menguji seberapa informatif  sebuah perangkat daerah, Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB mengadakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik NTB di setiap tahunnya.

Hari ini, Selasa pagi (24/11/2020) Sekretaris DPRD Provinsi NTB H. Mahdi, S.H., M.H., berkesempatan mempresentasikan kegiatan PPID Sekretariat DPRD Provinsi NTB tahun anggaran 2020, di depan lima orang Komisioner KI Provinsi NTB di Aula kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Provinsi NTB.

Waktu yang disediakan KI Provinsi NTB untuk setiap perangkat daerah dalam mempresentasikan kegiatan PPID-nya adalah 10 menit, dan 5 menit untuk sessi tanya jawab atau diskusi.

Presentasi dititik beratkan pada komitmen, inovasi dan kegiatan pengembangan sumber daya yang dilakukan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung kegiatan PPID di organisasinya.

Disessi tanya jawab, Komisioner KI Provinsi NTB, Hendriadi, menayakan kepada Sekretaris DPRD Provinsi NTB sebagai pembina PPID di Setwan, bagaimana PPID Setwan berinovasi menyediakan dokumen informasi salah satunya berupa produk hukum yang dikeluarkan DPRD Provinsi NTB.

H. Mahdi menjawab pertanyaan Hendri dengan memaparkan terlebih dahulu prosedur-prosedur lahirnya produk hukum, contohnya Peraturan Daerah. Sesuai dengan Tata Tertib DPRD Provinsi NTB, Perda dimulai dari proses pengusulan, kemudian DPRD menetapkan program pembentukan Perda, barulah dilakuan Diskusi Grup terfokus, Uji Publik terhadap rancangan Perda tersebut, Pembahasan di tingkat Pansus DPRD, sampai pada lahirnya Peraturan Daerah tersebut. Barulah PPID Setwan mengunggah Perda tersebut ke website, beserta beberapa Surat Keputusan Ketua DPRD yang mendukung lahirnya Perda tersebut.

Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi S,Sos, M.H juga memberikan saran kepada H, Mahdi agar membuat trobosan dan inovasi dalam menyelenggarakan PPID di Setwan. “Misalnya dalam peroses uji publik terhadap rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk, sebisa mungkin Pak Sekwan menyediakan akses kepada publik melalui interaksi secara online juga, agar aspirasi masyarakat terhadap rancangan Perda itu dapat maksimal terserap” saran I Gede Putu Aryadi.

Terhadap saran dan kritikan tersebut H. Mahdi menyampaikan terimakasih dan apresiasi terhadap KI Provinsi NTB, Dinas Kominfotik NTB dan PPID Utama Provinsi NTB yang pada 2019 lalu berhasil membawa NTB memenangi Anugerah Keterbukaan Informasi dengan kualifikasi tertinggi, yakni Badan Publik Informatif, sejajar dengan tujuh Provinsi lainnya di Indonesia, yaitu  DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara dan Kalimantan Barat.(mos)