Mataram – Demonstrasi Mahasiswa terjadi di berbagai daerah sejak Senin 23 September 2019. Tuntutan mereka sama yaitu menolak revisi undang-undang (RUU) yang dianggap kontoversi. Mereka menyuarakan penolakan Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan Revisi Undang-Undang KUHP (RUU KUHP).
Gelombang demonstrasi mahasiswa terkait aspirasi yang sama terjadi juga di NTB. Walaupun sebelumnya, hampir semua lembaga perguruan tinggi di NTB mengeluarkan edaran himbauan kepada mahasiswanya agar tidak turun melakukan aksi demonstrasi. Nyatanya, ribuan mahasiswa ini tetap melakukan aksinya di depan kantor DPRD Provinsi NTB di Jalan Udayana pada Kamis, 25 September 2019.
Ketua sementara DPRD Provinsi NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda yang sedianya sudah bersiap akan menemui massa batal terlaksana karena massa aksi menunjukkan sikap-sikap anarkis. Terbukti dengan pecahnya kaca jendela Ruang Ketua DPRD akibat pelemparan batu oleh oknum tak dikenal.
“Saya orang yang paling bangga terhadap adik-adik (mahasiswa) yang berjuang menyampaikan aspirasi masyarakat. Saya siap menemui kalian tetapi dengan jaminan keamanan dari Kapolda” tegas Ketua sementara sekaligus Calon Ketua DPRD Provinsi NTB ini pada saat audiensi dengan perwakilan massa aksi yang difasilitasi Sekretariat DPRD di ruang Rapat Pleno Kantor DPRD Provinsi NTB.
Sementara itu, Calon Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB – H. Mori Hanafi mengatakan bahwa tuntutan mahasiswa akan dibawa dan disuarakan ke pemerintah pusat (melalui DPR RI). Mori berharap agar pemerintah pusat lebih memperhatikan tuntutan-tuntutan masyarakat terutama pada RUU KPK yang telah disuarakan secara nasional, bukan hanya di NTB. Hal ini juga menurutnya untuk mendinginkan suasana menjelang agenda strategis nasional yaitu pelantikan Anggota DPR RI pada 1 Oktober dan Pelantikan Presiden RI pada 20 Oktober mendatang.
Politisi Gerindra ini menyayangkan tindakan anarkis dari oknum mahasiswa yang sempat membuat kericuhan.”Padahal adik-adik mahasiswa sudah memberi jaminan tidak akan rusuh, tapi kenyataannya ada, kita tidak mau ambil resiko. Semestinya kalau tidak ada pelemparan, kita bisa berdialog dengan baik, tuntutan-tuntutan mahasiswa bisa disampaikan dengan baik” tuturnya. Namun begitu, Mori menjelaskan pihak DPRD Provinsi NTB telah berkoordinasi dengan Pihak Kepolisian untuk tidak membubarkan paksa massa aksi, bahkan dia meminta polisi untuk menahan diri dan tidak mengambil langkah-langkah represif dan berlebihan. “Kita tidak akan bubarkan, kita tetap menghargai hak-hak adik-adik mahasiswa ini dalam menyuarakan pendapatnya, yang kita himbau jangan anarkis saja” pintanya.
Upaya mediasi tetap dilakukan. Puluhan mahasiswa yang mewakili demonstran kembali berdialog dengan pimpinan sementara DPRD Provinsi NTB. Sekitar pukul 16.00 waktu setempat, dialogpun berlangsung di dalam Kantor Dewan. Rektor Universitas Mataram (Unram) pun dihadirkan untuk bernegosiasi dengan mereka, bersanding dengan Pimpinan sementara DPRD Provinsi NTB, Kapolda NTB, Danrem 162 Wirabhakti dan beberapa pejabat Sekretariat DPRD. Namun mediasi untuk kesekian kalinya ini kembali menemukan kebuntuan. Mahasiswa tetap ingin melanjutkan orasinya, bahkan setelah tembakan gas air mata menerjang mereka berkali-kali.
“Pelemparan batu bukan oleh kami, petugas yang di depanpun sudah mengakuinya, tapi sangat disayangkan gas air mata terus ditembakkan walaupun kami semua telah mengangkat tangan” tegas Amri- perwakilan BEM Seluruh Indonesia dari Universitas Mataram (Unram). “Kita di sini bukan datang untuk kuliah, di sini banyak kok teman-teman dari Fakultas Hukum, dari Fakultas Ekonomi juga, dan sikap DPRD bagi kami sudah jelas! Mohon maaf, kami tetap akan meneruskan aksi jilid dua, baik secara isu daerah maupun isu nasional!” pungkasnya sembari meninggalkan ruangan mediasi bersama rekan-rekannya dan bergabung dengan massa aksi yang tengah dihujani tembakan gas air mata.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.