DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Komisi IV menerima aspirasi dari komunitas sopir logistik dalam aksi damai yang digelar di Gerbang Utama Gedung DPRD NTB. Massa aksi yang terdiri dari empat komunitas, yakni Perkumpulan Driver Batur Sasak (DBS), Paguyuban Driver Lombok Bersatu (PDLB), Driver Sabolong Tode Samawa (DSTS), dan Comunitas Dum Truck Lombok (CDTL), menyampaikan sejumlah isu utama, di antaranya penghentian operasi ODOL, regulasi tarif angkutan logistik, revisi UU LLAJ No 22 Tahun 2009, berantas premanisme dan pungli, serta kesetaraan perlakuan hukum.
Setelah melakukan orasi, perwakilan massa diterima di Ruang Rapat Pleno Gedung Sekretariat DPRD NTB oleh Ketua Komisi IV – Hamdan Kasim, didampingi Kepala Bagian Umum dan Humas Sekretariat DPRD NTB – Muhammad Erwan, S.STP. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi IV menyatakan dukungan terhadap upaya standarisasi tarif logistik dan berkomitmen mengupayakan hearing bersama instansi teknis terkait. Ia juga meminta Perkumpulan Driver Batur Sasak untuk menyiapkan data pendukung dari tuntutan yang disampaikan guna pembahasan yang lebih terarah dalam forum hearing yang akan dijadwalkan berdasarkan hasil aksi ini.
Senin, 23 Juni 2025
