Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat menerima massa aksi dari Persatuan Driver Online Nusa Tenggara Barat (PDO NTB) di Gerbang Utama Kantor DPRD NTB. Dalam aksinya, para driver menyampaikan aspirasi terkait sistem kerja dan kesejahteraan mitra pengemudi transportasi online. Beberapa poin yang disampaikan antara lain:
1. Pemerintah diminta tegas terhadap penyelenggara aplikasi yang diduga melanggar regulasi.
2. Potongan biaya dari aplikasi diminta tidak melebihi 10 persen.
3. Penghapusan skema bisnis tertentu yang dinilai tidak sesuai regulasi tarif.
4. Penghentian sementara pendaftaran driver online baru di NTB.
5. Penyesuaian tarif dasar transportasi online di wilayah NTB.
6. Permintaan perbaikan sistem layanan oleh pihak aplikator.
Aksi ini diterima oleh Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB – TGH. Patompo, Lc., M.H., dan Anggota Komisi V DPRD NTB – Nadirah, S.E., Akt. Setelah menyampaikan poin tuntutan dan diterima oleh Anggota DPRD NTB, massa aksi membubarkan diri dengan tertib di bawah pengawasan dan pengamanan dari aparat Polresta Mataram.
Selasa, 20 Mei 2025
