KEGIATAN DPRD NTB
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Akhdiansyah, S.HI., hadir mewakili pimpinan DPRD pada acara Diskusi Publik bertema “Evaluasi dan Cabut Seluruh PSN di NTB yang Terbukti Merampas Ruang Hidup serta Menggusur Tanah Rakyat, Utamanya bagi Kaum Tani Perempuan di Pedesaan, dan Cabut UU Cipta Kerja Beserta Aturan Turunannya”
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Aliansi Demokrasi Baru untuk Kedaulatan Rakyat Nusa Tenggara Barat (ADBKR-NTB) ini berlangsung di Kedai Inges, Jalan Langko, Mataram. Diskusi bertujuan membuka ruang dialog antara pemerintah daerah dan masyarakat mengenai arah kebijakan pembangunan, konflik agraria, serta perlindungan hak-hak masyarakat, khususnya kaum tani dan perempuan di pedesaan.
Hadir sebagai narasumber antara lain Kepala Bakesbangpoldagri NTB, H. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H., perwakilan POLDA NTB dan serta unsur LSM. Peserta terdiri dari kalangan pers, mahasiswa, LSM, serta masyarakat lingkar proyek Bendungan Meninting dan Kawasan Mandalika.
Dalam forum tersebut, penyelenggara menyampaikan sejumlah hal penting terkait dampak sosial dan lingkungan dari proyek strategis nasional di NTB. Mereka menyoroti perlunya evaluasi terhadap manfaat dan keberlanjutan proyek seperti Bendungan Meninting dan Kawasan Mandalika, yang dinilai telah menimbulkan persoalan air bersih, hilangnya akses ekonomi bagi kelompok perempuan, serta masalah kesehatan di masyarakat. Selain itu, peserta juga mendorong percepatan implementasi Perda RTRW serta meminta DPRD NTB memfasilitasi dialog antara masyarakat terdampak dan pelaksana proyek nasional guna mencari solusi bersama atas persoalan yang muncul.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPRD NTB Akhdiansyah, S.HI. menyampaikan bahwa DPRD siap bersama masyarakat di lokasi proyek nasional dan berkomitmen mendampingi dalam upaya penyelesaian masalah yang terjadi.
Kamis, 16 Agustus 2025
