Rapat paripurna DPRD NTB dalam rangka jawaban Gubernur NTB atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2013 dipimpin oleh ketua DPRD NTB Drs H Lalu Sujirman dihujani intrupsi dewan terkait usulan dibentuknya pansus IC dan Terminal Haji di BIL.
Dalam jawaban gubernur yang diwakili Wakil Gubernur NTB H Muh Amin,SH,MS.i terkait pertanyaan fraksi partai golkar dan fraksi partai keadilan sejahtera, mengenai komitmen dan mekanisme tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan, dapat dijelaskan bahwa komitmen pemerintah daerah terhadap hasil temuan BPK RI atas sisa kerugian daerah sebesar 20 milyar rupiah lebih, telah ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan menyetor ke kas daerah sebesar 638 juta rupiah lebih. Sisanya akan diproses lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku. Sedangkan mekanisme tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
menyusun action plan tindak lanjut LHP; meningkatkan komitmen kepala SKPD terhadap penyelesaian tindak lanjut pada masing-masing unit; membentuk tim tindaklanjut pada SKPD untuk memudahkan monitoring terhadap penyelesaian;meningkatkan intensitas pemantauan tindaklanjut dengan turun langsung ke SKPD sesuai jadwal.
Terhadap pertanyaan fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan fraksi Partai Keadilan Sejahtera, mengenai investasi non permanen sebesar 109 milyar rupiah lebih pada bandara internasional lombok, dapat dijelaskan bahwa sampai saat ini belum ada pengalihan statusnya menjadi investasi permanen atau penyertaan modal. Sedangkan untuk keberlanjutan investasi tersebut telah dilakukan re-evaluasi/apraisal ulang terhadap nilai aset tersebut, dengan melibatkan institusi pemerintah lainnya. Hal ini dilakukan sebagai tindaklanjut dari perjanjian kerjasama antara pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat dengan PT Angkasa Pura I. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat akan melakukan pembicaraan lebih lanjut terkait besaran kontribusi tetap yang akan diberikan kepada pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat setelah dilakukan kesepakatan ulang.
Terhadap pertanyaan fraksi partai keadilan sejahtera, mengenai peningkatan piutang tahun anggaran 2013, dapat dijelaskan bahwa peningkatan piutang tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan piutang klaim jamkesmas yang belum diterima oleh blud rsu provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 21 milyar rupiah lebih, dan BLUD RSJ provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 2 milyar rupiah lebih.
Terkait belanja pembangunan Terminal Haji/TKI di Bandara Internasional Lombok, dan pembangunan Rumah Sakit Umum Provinsi, dapat dijelaskan bahwa terminal haji saat ini masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan di polda Nusa Tenggara Barat, sehingga harus berhati-hati agar penganggarannya hanya untuk kegiatan yang tidak terkait dengan item kegiatan yang masih ditangani. Akan tetapi terhadap kegiatan yang bersifat tambahan dan diluar unit yang bermasalah secara hukum, tetap akan dilanjutkan.
Terhadap penyelesaian fisik Rumah Sakit Umum Provinsi di Dasan Cermen, dalam tahun anggaran 2014 sudah dialokasikan sebesar 146 milyar rupiah lebih, yang diharapkan dapat terserap secara optimal.
Jumlah penerimaan daerah yang bersumber dari hibah masyarakat untuk partisipasi pembangunan islamic center dapat disampaikan sebagai berikut:
Sejak tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun 2013, pemerintah provinsi menerima hibah dari masyarakat sebesar 11 milyar rupiah lebih. Setelah terkumpul melalui rekening bank, setiap tahunnya disetorkan langsung sebagai pendapatan daerah dan dialokasikan kembali bersama sumber pendapatan lainnya kedalam belanja langsung dinas pekerjaan umum untuk kepentingan pembangunan fisik islamic center.
Sedangkan pembangunan fisik yang bersumber dari dana Corporate Social Responcibility (CSR) PT. Newmount Nusa Tenggara adalah untuk pembangunan minaret asmaul husna tahun 2013 sebesar 32,7 milyar rupiah, dan untuk biaya konsultan manajemen konstruksi sebesar 3,9 milyar rupiah.
Dewan dari fraksi PPP Nurdin Ranggabarani melakukan intrupsi kepada pimpinan dewan agar dewan difasilitasi untuk membuat pansus membahas dan meneliti dana IC dari donatur,masyarakat, CSR dan terminal haji “pasus terdiri dari anggota lintas komisi, karena semua komisi punya kaitan”
terangnya.
Sementara dari fraksi PKS Musleh Kholil ,SIP menyampaikan agar dilakukan pembahasan melalui banmus dan pimpinan dewan “apakah akan disepakati dibentuk pansus, saya termasuk setuju dengan usulan dari PPP”terangnya.
Pimpinan dewan menyepakati akan diagendakan melakukan pertemuan dengan banmus dan pimpinan “kita akan bertemu untuk membahas dengan banmus, purlunya dibuat pansus “terang Sujirman.
Patauan MP dilokasi paripurna, sempat beberapa menit diskorsing, karena anggota yang hadir baru 13 orang dan Wagub belum tiba pada pukul 10.00 wita, namun kemudian dilajutkan setelah dewan yang hadir 29 orang dari 55 anggota yang ada.
