Search Results for: Dpr+ri

DPRD NTB Gagas Perda Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Mataram – Peraturan Daerah (perda) merupakan bagian dari Peraturan Perundang-undangan. Dimana dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan, Perda berada pada urutan paling bawah. (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011). Salah satu Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah Fungsi Legislasi terkait dengan Pembentukan Perda. Dalam urusan ini Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang paling berperan adalah Badan Pembentukan […]

DPRD NTB SAHKAN EMPAT RAPERDA MENJADI PERDA

Mataram – Empat buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi NTB usul prakarsa kepala daerah Nusa Tenggara Barat telah disahkan untuk menjadi Peraturan Daerah (perda) 26 Maret lalu pada Sidang Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (DPRD NTB). Empat buah raperda tersebut adalah : Raperda tentang Konversi PT. Bank NTB menjadi PT. […]

Sampaikan Aspirasi, SBSI Sumbawa Barat lakukan aksi Jalan Kaki dari Taliwang

Mataram – Komisi V Bidang Kesejahteraan dan Pemberdayaan Perempuan DPRD Provinsi NTB hari ini Senin, 26 Februari, menerima hearing “Pejuang” dari SBSI Sumbawa Barat – yang melakukan aksi protesnya dengan berjalan kaki dari Taliwang sampai Mataram. Para pejuang ini menyuarakan tuntutan bahwa Pembangunan Ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar […]

KETUA DPRD LEPAS ANGGOTA DEWAN CALON KEPALA DAERAH 2018

Mataram – DPRD Provinsi NTB melalui Ketua DPRD Hj. Bq. Isvie Rupaeda, S.H., M.H – memberikan penghargaan dan kenang-kenangan bagi para Anggota DPRD Provinsi NTB (Anggota Dewan) yang Tahun 2018 ini terjun dalam kontestasi pemilihan kepala daerah di wilayah Nusa Tenggara Barat. Acara yang digelar pada Kamis, 15 Februari atau bertepatan dengan 29 Jumadil Awwal […]

No image found

Jadwal Bulan Januari

JADWAL KEGIATAN DPRD PROVINSI NTB, MASA PERSIDANGAN I & II, TAHUN SIDANG 2018 Jadwal Kegiatan DPRD Provinsi NTB, Masa Persidangan I & II Tahun Sidang 2018 (perubahan ke-10)