Search Results for: Dpr+ri

Desember ini DPRD NTB Usul Empat Raperda

Mataram –  Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) memprakarsai usulan pembentukan empat buah rancangan Peraturan Daerah yang penjelasannya disampaikan pada Rapat Paripurna hari Senin, 3 Desember 2018. Dipimpin oleh TGH. Mahalli Fikri, Rapat Paripurna yang diselenggarakan di ruang sidang utama kantor DPRD Provinsi NTB mengagendakan Penyampaian Penjelasan Pengusul terhadap empat buah Raperda usul Prakarsa DPRD Provinsi […]

Ketua DPRD Provinsi NTB dorong status bencana gempa menjadi Bencana Nasional

Mataram – Gempa Ahad malam (5 Agustus) yang memporakporandakan sebagian besar wilayah di Lombok Utara dan Lombok Timur kemarin berdampak juga pada gedung DPRD Provinsi NTB dan Gedung Sekretariatnya. Tampak plafond ruang sidang utama berjatuhan dan retakan dinding tembok hampir di semua ruangan menambah cerita betapa dahsyatnya gempa 7 SR yang sempat membuat penduduk Kota […]

Perubahan Tatib DPRD butuh kajian mendalam

Mataram – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi NTB yang membahas tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yaitu Raperda tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi NTB (Pansus-I) dan Raperda tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Pansus-II) telah selesai bertugas. Begitu juga dengan Pansus-III yang membahas tentang Perubahan Peraturan DPRD Provinsi NTB […]

Rancang dua Perda, DPRD bentuk tiga Pansus

Mataram – Suasana khidmat sangat terasa pada Rapat Paripurna ke-dua yang digelar Rabu, 16 Mei atau bertepatan dengan hari terkahir bulan Sya’ban 1439 H. Agenda Rapat Paripurna kali ini adalah mendengarkan Pendapat Gubernur terhadap dua buah raperda prakarsa dewan yang telah disampaikan bapemperda pada Rapat Paripurna sebelumnya Senin, 14 Mei 2018. Suasana khidmat tersebut tidak […]

DPRD NTB Gagas Perda Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Mataram – Peraturan Daerah (perda) merupakan bagian dari Peraturan Perundang-undangan. Dimana dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan, Perda berada pada urutan paling bawah. (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011). Salah satu Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah Fungsi Legislasi terkait dengan Pembentukan Perda. Dalam urusan ini Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang paling berperan adalah Badan Pembentukan […]